TAJUK REDAKSI | EDISI : 81 Tahun Merdeka, Mengapa Rakyat Masih Harus Antre BBM Berjam-jam ?
Oleh: T. Sofy Anwar – Pimpinan Umum Intipolnews.com
Medan, Intipolnews.com – 81 tahun lalu kita memproklamasikan kemerdekaan. Merdeka dari penjajahan. Merdeka dari kemiskinan. Merdeka mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat.
Namun Agustus 2026, di usia ke-81 kemerdekaan, kita kembali menyaksikan pemandangan yang melukai hati: antrean BBM mengular panjang. Motor dan mobil berjajar sejak subuh. Sopir angkot tertidur di kemudi. Nelayan batal melaut. Semua demi setetes BBM.
Pertanyaannya sederhana tapi menampar: Mengapa di negeri penghasil minyak, rakyat harus mengemis BBM di negerinya sendiri?
Ini bukan hanya soal Pertalite kosong atau solar langka. Ini soal martabat.
Bagaimana mungkin kita lantang bicara Indonesia Emas 2045, bicara hilirisasi dan kedaulatan energi, sementara di SPBU-SPBU Medan, Jawa, Sulawesi, rakyat diperlakukan seperti pengungsi di tanah sendiri?
Redaksi Intipolnews.com mendengar langsung keluhan di lapangan.
“Sehari ngantre 3 jam, Pak. Narik cuma 4 jam. Habis waktu di antrean, bukan cari nafkah,” kata seorang ojol di Amplas, Medan.
Seorang nelayan Belawan terpaksa tidak melaut 3 hari karena solar subsidi tak kunjung datang.
Logika mana yang dipakai, ketika pencari rezeki dikalahkan oleh antrean?
Jika alasannya kuota, siapa yang menetapkan kuota tidak sesuai kebutuhan riil?
Jika alasannya distribusi, di mana pengawasan negara yang anggarannya triliunan?
Jika alasannya mafia, mengapa yang dipersulit rakyat kecil dengan barcode dan pembatasan, sementara permainan besar terjadi di atas kapal tangki?
Jangan jadikan rakyat sebagai kambing hitam atas nama “penertiban”.
Tiga Tuntutan di Usia 81 Tahun Kemerdekaan Kami menuntut:
Pertama, Negara Harus Jujur.
Sampaikan secara transparan kondisi stok dan distribusi BBM. Jangan bersembunyi di balik istilah “penyesuaian stok” atau “maintenance kilang”. Rakyat butuh kepastian, bukan kalimat normatif.
Kedua, Hentikan Kebijakan yang Menyusahkan.
Sistem barcode, pembatasan jam, dan aplikasi yang error di lapangan justru menambah derita. Digitalisasi harus mempermudah, bukan mempersulit. Jika sistem belum siap, jangan rakyat yang dipaksa siap.
Ketiga, Berantas Mafia Sampai ke Akar.
Mustahil kelangkaan terjadi serentak dan berpola tanpa permainan. Bentuk Satgas Kedaulatan Energi yang melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, dan masyarakat sipil. Awasi dari depo hingga SPBU. Umumkan pelakunya, bukan hanya pengecer.
Kemerdekaan sejati bukan upacara megah di Istana. Kemerdekaan sejati adalah ketika petani di Hamparan Perak bisa beli solar mudah untuk traktornya. Ketika ibu rumah tangga bisa isi Pertalite tanpa meninggalkan anak berjam-jam.
BBM adalah darahnya ekonomi rakyat. Jika darah itu tersumbat, lumpuhlah tubuh bangsa.
Di usia 81 tahun, Indonesia tak boleh gagah di panggung internasional tapi lemah mengurus dapur energi bangsanya sendiri.
Rakyat tidak minta gratis. Rakyat minta adil dan tersedia. Karena bagi mereka, merdeka artinya tidak lagi antre berjam-jam untuk sesuatu yang keluar dari perut bumi mereka sendiri.
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-81-Saatnya Merdeka yang Sesungguhnya. Merdeka Tanpa Antre.
Salam Redaksi,
T. Sofy Anwar
Pimpinan Umum Intipolnews.com
